Resources

This Podcast was recorded on: 12 January 2016

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co menjawab pertanyaan dari Mitra Bisnis Pas FM, Bapak Hens, mengenai status kepemilikan ruko yang berdempetan dengan mall. Apakah ruko tersebut termasuk dalam konsep strata title atau memiliki status kepemilikan yang berbeda?

🎯 Pembahasan Utama:
⏳ (0:00) Intro
⏳ (0:30) Apakah ruko berdempetan dengan mall termasuk strata title?
⏳ (0:59) Konsep kepemilikan bersama dalam rumah susun
⏳ (1:18) Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) dalam SHMSRS
⏳ (1:58) Perbedaan kepemilikan tanah ruko di dalam dan di luar kompleks rumah susun

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/I1unMXSbIb0

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#StrataTitle #RumahSusun #HakAtasTanah #EddyLeks #leksnco #HukumProperti #legaleducation

This Podcast was recorded on: 05 January 2016

Dalam edisi kali ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co membahas secara mendalam mengenai konsep hak menguasai negara yang diwujudkan melalui hak pengelolaan. Video ini menguraikan bagaimana hak pengelolaan berperan sebagai sarana pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah oleh badan-badan pemerintahan, serta membandingkan konsepsi hukum tanah nasional dengan konsep hukum tanah barat dan feodal.

🔹 Pembahasan Utama:
⏳ 0:00 Intro
⏳ 0:28 Hak menguasai negara dan realisasinya melalui hak pengelolaan
⏳ 0:50 Hak pengelolaan sebagai perwujudan hak menguasai negara yang diberikan kepada badan pemerintahan
⏳ 1:50 Perbandingan konsepsi hukum tanah nasional dengan hukum tanah barat dan feodal
⏳ 2:06 Esensi hukum tanah barat & Konsep hukum tanah feodal
⏳ 2:35 Adopsi konsep feodal oleh Raffles pada masa pemerintahan Inggris: Land Rent

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti dan pertanahan lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://youtu.be/mXaxSZx0OJ4

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HakPengelolaan #HukumTanah #HakMenguasaiNegara #LegalEducation #PertanahanNasional #leksnco #eddyleks #UUPA #agraria

This Podcast was recorded on: 29 December 2015

Bagaimana konsep hukum tanah nasional setelah terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)? Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks dari Leks&Co akan membahas asas fundamental dalam hukum pertanahan Indonesia, termasuk asas komunalistik dan religius, serta perbedaan antara hak menguasai negara dan sistem kepemilikan tanah di era kolonial Belanda.

Dalam UUPA, tanah di Indonesia tidak dimiliki oleh negara, melainkan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana implementasi konsep ini dalam praktik? Simak pembahasannya dalam video ini!

🔹 Pembahasan Utama:
⏳ (0:00) Intro
⏳ (0:46) Asas Komunalistik dalam UUPA
⏳ (1:07) Hak Kebersamaan & Hak Bangsa Indonesia
⏳ (1:21) Aspek Religius dalam Hukum Tanah Nasional
⏳ (2:12) Perbedaan Konsep Hukum Tanah Indonesia vs. Belanda
⏳ (2:51) Apa Itu Tanah Negara? Hak Menguasai vs. Hak Memiliki
⏳ (3:43) Peran Pemerintah dalam Hak Menguasai Negara

📌 Jangan lupa Subscribe untuk pembahasan hukum properti lainnya!
📌 Tonton video episode sebelumnya → https://www.youtube.com/watch?v=bjRs50q4kLI

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HukumPertanahan #UndangUndangPokokAgraria #RUUPertanahan #HukumProperti #EddyLeks #LeksnCo #RealEstateLaw #Pertanahan #LegalUpdate #InvestasiProperti #resolvingCCREdisputes #CCRE #HakMenguasaiNegara #LegalEducation

This Podcast was recorded on: 22 December 2015

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, Indonesia mengalami dualisme hukum pertanahan—hukum adat untuk masyarakat pribumi dan hukum perdata Belanda untuk kelompok lain. Dalam episode ini, Eddy Leks dari Leks&Co membahas bagaimana UUPA menghapus dualisme tersebut, menciptakan unifikasi hukum pertanahan, serta dampaknya terhadap sistem agraria nasional.

🔹 Pembahasan utama:
⏳ (0:00) Intro
⏳ (0:42) Dualisme hukum pertanahan: hukum adat vs. hukum perdata Belanda
⏳ (1:57) Unifikasi hukum pertanahan setelah UUPA 1960
⏳ (2:51) Fungsi UUPA: menghapus dualisme dan menciptakan kodifikasi hukum agraria
⏳ (3:35) Unifikasi hak-hak atas tanah dan konversi hak dari sistem Belanda
⏳ (4:21) Tujuan UUPA: membangun sistem hukum agraria nasional yang adil

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HukumPertanahan #UndangUndangPokokAgraria #RUUPertanahan #HukumProperti #EddyLeks #LeksnCo #RealEstateLaw #Pertanahan #LegalUpdate #InvestasiProperti #resolvingCCREdisputes #CCRE

This Podcast was recorded on: 15 December 2015

Dalam episode ini, Dr. Eddy M. Leks, praktisi hukum properti dari Leks&Co, membahas dasar-dasar hukum pertanahan di Indonesia. Mulai dari sejarah UUPA yang berlaku sejak 1960 hingga keterkaitannya dengan berbagai regulasi lain seperti UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Lingkungan Hidup.

Topik utama:
✅ 0:00 Intro
✅ 0:41 Sejarah dan cakupan Undang-Undang Pokok Agraria
✅ 1:05 Jenis-jenis hak atas tanah di Indonesia
✅ 1:18 Hubungan UUPA dengan regulasi lainnya
✅ 2:32 RUU Pertanahan dan masa depan hukum pertanahan

⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤ ⏤
❗ DISCLAIMER: The content in this video is provided for educational and informational purposes only regarding land law in Indonesia. This video was recorded some time ago, and the regulations discussed may have changed, updated, or no longer apply. We do encourage viewers to verify the latest legal requirements before making any legal or business decisions. Dr. Eddy M. Leks and Leks&Co do not provide specific legal advice through this video. If you require personalized legal consultation, it is recommended to contact a licensed legal practitioner or professional legal consultant relevant to your needs. We are not responsible for any actions taken based on the information in this video. Always verify legal matters before making any decisions related to land and property.

#HukumPertanahan #UndangUndangPokokAgraria #RUUPertanahan #HukumProperti #EddyLeks #LeksnCo #RealEstateLaw #Pertanahan #LegalUpdate #InvestasiProperti #resolvingCCREdisputes #CCRE

Jakarta, April 2024. Over the course of 15 years, Leks&Co has managed from a modest legal practice into an astounding force in real estate law. With an unwavering dedication to maximizing client’s return and upholding truth and justice, we have earned many accolades and recommendations in construction, real estate, M&A, and dispute resolution. We are now forming our new vision to become a leading dispute resolution firm in Indonesia, excelled on CCRE (Contract, Construction, Real Estate, and Environment), focusing on litigation, arbitration, and international arbitration.

We are grateful for all supports of our clients and members (former and existing), their dedications and hard work for our firm’s growth. Please support us in our new journey.

Leks&Co is a recommended firm on commercial dispute resolution by Legal500, asialaw, and Benchmark Litigation. Dr. Eddy M. Leks is regarded as “litigation star” by Benchmark Litigation.

If you have any queries, you may contact us through query@lekslawyer.com, visit our website www.lekslawyer.com or blog.lekslawyer.com or visit our real estate law blogs i.e., www.hukumproperti.com and www.indonesiarealestatelaw.com

#leksnco #aspiredtoresolvedisputes #primerus #LeksnCoTransformation #LeadingDisputeResolution #CCREexcellence #ContractLaw #ConstructionLaw #RealEstateLaw #EnvironmentalLaw #LitigationExperts #ArbitrationLeaders #InternationalArbitration

Superepic by Alexander Nakarada | https://creatorchords.com/
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

This is our kaleidoscope for 2023. We have been known as lawyers who know real estate. During this almost 15 years, we have been recognized and renowned in four different areas, i.e., construction, real estate, mergers acquisition, and dispute resolution. We aim to achieve more. We open up this year 2024 by announcing our firm's transformation to more focusing as a dispute resolution firm, in litigation, arbitration, and international arbitration. We will combine our four strengths and blend them into our new vision and mission, which is to be a leading dispute resolution firm in Indonesia, excelled on CCRE (contract, construction, real estate, and environment). We surely need your support and prayers since this is risky for us but we do it anyway for our passion and service to our clients.

#leksnco #lawyerswhoknowrealestate #realestatelaw #realestatelawyer #jakartalawfirm #indonesialawfirm #kaleidoscope #disputes

Motivate by Wavecont | https://protunes.net/
Music promoted by https://www.chosic.com/free-music/all/
Creative Commons CC BY-SA 4.0
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

This video was recorded on: 15 November 2023

Managing Partner kami Eddy Leks menjawab pertanyaan dalam webinar "Hukum Arbitrase dan Pemilihan Institusi Arbitrase". Webinar ini membahas tentang perspektif BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan SIAC (Singapore International Arbitration Centre). Dalam sesi ini, kita akan membahas perbedaan dan keunggulan masing-masing institusi arbitrase serta implikasi hukum yang berkaitan.

Daftar Pertanyaan:
0:00 Tanya Jawab Hukum Arbitrase dan Pemilihan Institusi Arbitrase BANI v SIAC
0:22 Bagaimana kepastian hukum, upaya hukum apa lagi yang bisa dapat dilakakukan oleh pihak yang di rugikan dengan adanya intervensi dari Mahkamah Agung?
4:13 Dalam hal eksekusi putusan, misalnya salah satu perusahaan menang, sudah final dan mengikat, bagaimana proses eksekusinya untuk memastikan bahwa dilaksanakan eksekusinya tersebut, apakah menggunakan perangkat peradilan umum juga atau siapa yang bisa membantu kita untuk mengeksekusi putusan arbitrase tersebut?
5:03 Kapan atau dalam keadaan bagaimana suatu perusahaan memumutuskan choice of forum itu memilih arbitrase atau peradilan umum?
Apakah karena pertimbangan material perjanjian atau valuenya cukup material sehingga memilih arbitrase?
9:20 Terkait klausul minimum penyelesaian sengketa di BANI, apakah perlu ditambahkan terkait jumlah arbiter, lokasi dan sebagainya?
Kemudian seberapa penting menggunakan Bahasa Indonesia di BANI ini terutama di pembuktian?
15:28 Ketika sudah ada putusan dan akan dieksekusi tetapi yang akan diekseskusi nilainya tidak mencukupi sesuai dengan gugatan yang diajukan, bagaimana dalam prakteknya?

#eddyleks #leksnco #indonesialawfirm #hukumarbitrase #arbitration #arbitrationlaw #lawyer #bani #siac #badanarbitrasenasional #SingaporeInternationalArbitrationCentre #arbitrationdefinition #arbitrationprocess #mediation #internationalarbitration